Persyaratan SPMB Jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN Jawa Timur TA 2025/2026
a.
Calon Murid baru Satuan
Pendidikan SMA atau SMK berusia
paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dengan
dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh
pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pihak yang
berwenang sesuai dengan domisili calon Murid baru;
b. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA atau SMK telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus (SKL).
c.
Calon Murid baru Satuan Pendidikan
SMA atau SMK merupakan lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang
sederajat tahun 2025 atau lulusan tahun sebelumnya;
d.
Dalam hal calon Murid baru lulusan
tahun 2025 belum menerima ijazah/SKL, dapat menggunakan Surat Keterangan Kelas
9 (kelas akhir) yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau
bentuk lain yang sedarajat.
e.
Calon Murid baru Satuan Pendidikan
SMA atau SMK yang telah lulus dari Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain
yang sederajat sebelum tahun 2025, saat melakukan pengambilan PIN pada SPMB
tahun ajaran 2025/2026 tidak sedang sekolah di Satuan Pendidikan SMA/SMK atau bentuk
lain yang sederajat dan tidak tercatat sebagai Murid aktif di Dapodik atau
Emis, dibuktikan dengan surat pernyataan orang tua/wali dari calon Murid baru
(format surat pernyataan terlampir);
f.
Calon Murid baru Satuan
Pendidikan SMA atau SMK wajib
terdaftar dalam kartu keluarga
(KK) baik pada wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon, atau wilayah luar
rayon yang berbatasan, di wilayah provinsi Jawa Timur atau kabupaten/kota dari
luar provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan kabupaten/kota
provinsi di wilayah Jawa Timur;
g.
Wilayah luar rayon yang berbatasan
sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah wilayah
luar rayon yang berbatasan langsung dengan wilayah rayon lain dalam 1 (satu)
kabupaten/kota, luar kabupaten/kota, dan/atau luar provinsi Jawa Timur;
h. Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada huruf f, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025, dan dapat dengan memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
i.
Nama orang tua/wali calon Murid
baru baik sebagai kepala dan/atau anggota keluarga yang tercantum pada kartu
keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada huruf f harus sama dengan nama orang
tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya,
akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;
j.
Dalam hal terdapat perbedaan nama
orang tua/wali calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka KK
terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
1. meninggal dunia;
2. bercerai; atau
3. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru
k.
Orang tua/wali calon Murid yang
meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 atau bercerai
sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2 dibuktikan dengan akta kematian atau
akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
l.
Dalam hal kartu keluarga (KK)
sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak dimiliki
oleh calon Murid baru karena keadaan tertentu,
maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili (SKD) yang
diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai
berdomisili yang menerangkan jenis bencana yang dialami, dan melampirkan foto
copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat
tentang status keadaan bencana.;
m.
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (i) meliputi:
1. bencana alam; dan/atau
2. bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.
Catatan:
Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana nonalam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit.
n.
Dalam hal terjadi perubahan data KK
dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan
domisili, KK dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi;
o.
Perubahan data pada KK yang tidak
menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf n,
dapat berupa:
1.
penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain
calon Murid baru);
2.
pengurangan anggota keluarga akibat
meninggal dunia atau pindah); atau
3.
KK baru akibat hilang atau rusak.
p.
Dalam hal terdapat perubahan
data pada KK sebagaimana dimaksud pada huruf o,
maka harus disertakan:
1.
KK
yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan
anggota keluarga) atau rusak; atau
2.
surat keterangan kehilangan dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila KK hilang.
q.
Dalam hal perubahan data pada KK dalam kurun
waktu kurang dari 1 (satu) tahun karena perpindahan
domisili, maka harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang
ada pada KK tersebut;
r. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf q, maka harus disertakan KK lama;
s.
Dalam rangka verifikasi kebenaran
data dalam KK, Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil
sesuai kewenangannya;
t.
Bagi calon Murid baru yang
berdomisili di lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti
domisili lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lembaga dan
dilengkapi dengan surat ijin/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang, serta
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan lembaga;
u.
Surat keterangan domisili
sebagaimana dimaksud pada huruf t, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun
sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025;
v.
Calon Murid baru penyandang
disabilitas telah menyelesaikan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang
sederajat;
w.
Calon Murid baru jalur penyandang
disabilitas mempunyai surat keterangan tentang asesmen awal (asesmen
fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik) dari dokter,
dokter spesialis, psikolog, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial,
serta surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan asal yang menerangkan kelompok difabel Murid (netra, rungu, grahita, daksa,
laras, down syndrome, autis, slow learning, ganda);
x. Calon murid baru warga negara Indonesia dan warga negara asing kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA, dan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus untuk calon Murid baru Satuan Pendidikan SMK;
y.
Bagi Satuan Pendidikan SMA/SMK yang
menerima Murid warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Bahasa
Indonesia paling singkat
6 (enam) bulan
yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
z.
Bagi Satuan Pendidikan SMA/SMK
yang berada di kabupaten/kota
perbatasan langsung dengan luar provinsi Jawa Timur dapat menerima calon Murid
dari luar provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama kuota daya tampung belum
terpenuhi tanpa dibatasi kuota;
aa.
Calon Murid baru tidak sedang
terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau
tidak bertindik bagi calon Murid baru laki-laki, dan tidak bertindik bukan pada
tempatnya bagi calon Murid baru wanita, dengan mengisi isian surat pernyataan;
bb.
Satuan Pendidikan SMK dengan
konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus
dalam Sistem Penerimaan Murid Baru kelas 10 (sepuluh);
cc.
Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud
pada huruf bb adalah tinggi badan minimal untuk calon Murid baru laki-laki
158 cm, tinggi badan minimal untuk calon Murid baru perempuan 153 cm,
dan/atau tidak buta warna, tertuang dalam lampiran VII;
dd.
Calon Murid baru Satuan Pendidikan
SMK yang memilih Konsentrasi Keahlian dengan mempersyaratkan persyaratan khusus
sebagaimana dimaksud pada huruf bb wajib menyerahkan hasil tes kesehatan yang
dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah pada saat pelaksanaan pengambilan PIN di
SMA/SMK terdekat;
ee. Pembentukan kelas industri bagi Satuan Pendidikan SMK dapat dilakukan setelah pelaksanaan SPMB dan dilakukan di Satuan Pendidikan masing-masing dan tidak boleh menambah daya tampung Satuan Pendidikan.
ff.
Mengisi surat pernyataan dari orang
tua/wali yang menyatakan bahwa semua data dan dokumen yang digunakan untuk
pendaftaran SPMB Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2025/2026 bersifat otentik
dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam
dokumen yang digunakan. (surat pernyataan orang tua/wali terlampir)
BACA JUGA
- Jalur Afirmasi SPMB SMAN, SMKN, SLBN Jawa Timur TA 2025/2026, klik di sini
- Jalur Mutasi Orang Tua/Wali SPMB SMAN, SMKN, SLBN Jawa Timur TA 2025/2026, klik di sini
- Jalur Prestasi Hasil Lomba SPMB SMAN, SMKN, SLBN Jawa Timur TA 2025/2026, klik di sini
- Jalur Domisili SPMB SMAN, SMKN, SLBN Jawa Timur TA 2025/2026, klik di sini
- Jalur Nilai Prestasi Akademik SPMB SMAN, SMKN, SLBN Jawa Timur TA 2025/2026, klik di sini
- Tata Cara Pengambilan PIN SPMB SMAN, SMKN, SLBN Jawa Timur TA 2025/2026 , klik di sini
- Pengumuman dan Cetak Bukti Penerimaan SPMB SMAN, SMKN, SLBN Jawa Timur TA 2025/2026, klik di sini
- Tata Cara Daftar Ulang SPMB SMAN, SMKN, SLBN Jawa Timur TA 2025/2026, klik di sini
- Juknis SPMB SMAN, SMKN, SLBN Jawa Timur TA 2025/2026, klik di sini
Semoga Bermanfaat
